POLRI PANGGIL KOMPAS DAN SINDO

Sipayung Hoga news...
Terkait dengan "transkip" sadapan telepeon di Mahkamah Konstitusi.
20/11, Pemanggilan Kompas dan Seputar Indonesia (Sindo) oleh POLRI tak ayal menuai kritik dari berbagai pihak. Seharusnya polisi juga memanggil seluruh yang mengetahui rekaman kriminalisasi KPK yang diputar di Mahkamah Konstitusi (MK).
Kutipan detiknews : "Kalau polisi memanggil wartawan, seharusnya semua orang yang ada di Facebook, email, yang mengetahui itu dipanggil semua," ujar anggota Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (KOMPAK), Ray Rangkuti di kantor PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2009).
"Kalau mau, harusnya MK yang dipanggil, karena dia yang punya kebijakan putar rekaman dan menyatakan sidang tersebut," ucap Ray Rangkuti.

Bibit-Chandra siap hadapi POLRI - JAKGUNG

Sipayung Hoga news...

Rekomendasi Tim 8 ( 'pun Komisi-III DPR ) untuk menghentikan kasus Bibit-Chandra seolah tak dihiraukan Polri-Kejagung, nyatanya Kapolri dan Jakgung tetap melanjutkan berkas kasus Bibit-Chandra ke pengadilan. Bibit dan Chandra menilai hal itu merupakan kewenangan penyidik.

Keduanya pun siap menjalani keputusan final. "Baguslah. Apapun saya siap. Saya nggak berbuat kok. Jadi terserah kalau rekayasa dianggap benar. Saya nggak tahu itu sesuai dengan yang nyata," ujar Bibit. Sementara Chandra Hamzah mengaku, dirinya siap dengan keputusan yang akan dijalani ke depan. "Kalau mesti itu yang berjalan ya kita jalani saja. Kita tunggu Jaksa Agung sajalah," kata Chandra.

To Commision III : Bibit Samad - Chandra Hamzah Case Closed.

Sipayung Hoga news...
Commission III chairman Benny K Harman asked his members not to bring-up the case of Bibit Samad Rianto and Chandra M. Hamzah, the non-active Corruption Eradication Commission (KPK) high-officials, that triggered the controversy between the KPK chief, the police, and the attorney general's office (AGO). "I ask that we all no longer inquire about that case (Bibit-Chandra's), because it's done," said Benny at the start of the meeting. He stated this in a follow-up meeting, Thursday, at the People's Consultative Council (DPR) building, Jakarta 19/11.
Benny K Harman hoped that the commission members could instead inquire and give suggestions on how the law enforcing institutions should act, especially for the National Police and AGO. "This is so the police and AGO can take the proper legal course," said this politician from the Democratic party.